Bukan Hoax! Ibukota Indonesia Akan Pindah ke Kalimantan, Benarkah?

Posted on

Jakarta, Senin (3/7/2017). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Kantor Bappenas, mengatakan Ibu Kota Indonesia bakal berpindah lokasi.

Tidak lagi berada di Pulau Jawa, Ibu Kota Republik Indonesia bakal berganti di Pulau Kalimantan. Bambang memastikan, kajian rencana pemindahan Ibu Kota bakal tuntas tahun ini.

“Kemungkinan besar (ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik dimananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan,” kata Bambang.

Presiden pertama RI Soekarno sempat mewacanakan pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana kembali dimunculkan Presiden Joko Widodo.

Bambang tidak merinci apakah pemindahan Ibu Kota bakal mengikuti wacana Presiden Soekarno. Sebab, penentuan lokasi Ibu Kota tengah dikaji secara mendalam.

“Tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Bambang mengemukakan, Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini. Ia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi Ibu Kota.

“Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya,” ungkapnya.

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang. Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia.

Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Rencananya, akan ada Kantor Presiden berikut kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Bambang menambahkan, pemerintah akan melibatkan swasta dalam pendanaan pemindahan ibu kota Indonesia. Apalagi, Presiden Jokowi berpesan agar menggunakan anggaran negara seefektif mungkin dalam realisasi rencana ini.

“Kami akan dorong model PPP (Public Private Partnership) lah. Artinya partisipasi swasta juga kami libatkan,” urainya.

“Dengan pembiayaan investasi non anggaran, kami bisa menemukan skema yang membuat pusat pemerintahan lebih efektif, dan pemerataan Jawa luar Jawa juga menjadi lebih baik,” tambah dia.
Sebelumnya, Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pemindahan ibu kota bisa menciptakan pusat ekonomi baru di Indonesia.

“Akan ada sumber magnet baru yang selama ini hanya terkonsentrasi di Jawa. Sekarang, 40 persen lebih ekonomi ada di Jawa kan,” ujarnya.

Selain munculnya magnet baru ekonomi, pemindahan ibu kota juga dipastikan akan mendorong pembangunan infrastuktur di wilayah sekitarnya, termasuk di dalamnya transportasi.

Ia meyakini dengan pembangunan infrastuktur dan transportasi, biaya logistik di daerah tersebut dan sekitarnya akan lebih murah. Akses bepergian masyarakat dari satu daerah ke daerah lain akan lebih mudah.

Meski begitu, pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Butuh waktu cukup lama untuk menyiapkan infrastruktur dasar penunjang pusat pemerintahan. Infrastruktur dasar itu meliputi jalan, transportasi, air bersih, hingga energi listrik yang memadai.

“Infrastruktur dasar dulu dibangun baru kita kita bicara pemindahan ibu kota. Seharusnya begitu,” kata Bima.

Bila persiapan tidak matang, maka pemindahan ibu kota justru bisa jadi masalah baru seperti kemiskinan dan kekumuhan.

Magnet ekonomi selalu menyedot banyak orang untuk datang. Bila tidak ada konsep matang soal pembangunan kota dan masyarakatnya, bukan tak mungkin kemiskinan dan kekumuhan kota itu justru meningkat.

“Kalau infrastruktur dasar belum siap, terus dibilang Ibu kota akan pindah ke sana, yang jadi malah kota itu akan jadi pusat spekulasi tanah,” ujar Bima seperti dikutip laman Tribunnews.com.

(Visited 44 times, 3 visits today)
Loading...