Heboh! Pria Ini “Numpang Mandi” di Kantor DPRD Sumut, Ternyata Ini Alasannya

Posted on

Maidany.com – Seorang aktivis bernama Saharuddin menggelar aksi “numpang mandi” di Kantor DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Kota Medan pada Senin (24/7/2017). Sebagai bentuk protes naiknya tarif bayar air PDAM Tirtanadi.

Dalam aksi tersebut, sambil membawa perlengkapan mandi seperti handuk, ember dan gayung, Saharuddin berjalan masuk ke kantor DPRD Sumut untuk numpang mandi. Aksi Saharuddin juga sempat dihalangi karena dia juga hendak numpang mandi di Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalam Diponegoro. Cekcok antara Saharuddin dengan petugas Satpol PP pun terjadi.

“Sebagai warga Sumut yang membutuhkan pasokan air bersih dari PDAM Tirtanadi, hari ini saya hanya mau menumpang mandi. Mohon mau pakai air gratis dari kamar mandi milik direksi PDAM tirtanadi, Kamar mandi di ruang pak Gubernur dan kamar mandi diruang Ketua DPRD Sumut,” ujar Saharuddin saat menggelar aksi.

“Mudah-mudahan setelah aksi menumpang mandi ini tarif bayar air bisa turun sebagai mana mestinya. Dan pelayanan PDAM Tirtanadi makin membaik kepada pelanggan,” tambahnya.

Sebelum pergi dari kantor DPRD Sumut, dia mengatakan ratusan warga Sumut rencananya akan melakukan protes yang sama jika pihak direksi dan pemerintah daerah tetap menaikkan tarif air PDAM.

“Kini selain tarif bayar listrik yang meninggi, terasa tarif bayar air PDAM juga ikutan meninggi, tapi ya sudahlah,” pungkas Saharuddin.

Soal naiknya tarif bayar air PDAM ini, masih jadi berpolemik. Seorang anggota DPRD Sumut juga telah resmi mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara terkait naiknya tarif air PDAM kepada Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor 89/G/2017/PTUN-Medan.

Dia mengatakan aksi itu sebagai upaya agar Direksi lebih ber-empati pada pelanggan, penaikan tarifbayar air tersebut juga jangan sampai melanggar aturan dan peraturan. Karena sesuai UU No.25 tentang Pelayanan Publik, Perda Provsu Nomor 10 Tahun 2009 dan Permendagri No.71 Tahun 2016 jo. Permendagri No.23 Tahun 2006, Direksi tidak boleh mengabaikan perintah untuk menjaring aspirasi pelanggan dan melaksanakan konsultasi dengan DPRD.

Sumber

(Visited 42 times, 2 visits today)
Loading...