Sumber: Internet

Jalin Kerjasama Dengan Partai Komunis Vietnam, Pemerintah Terindikasi Langgar Undang-Undang

Posted on

Maidany.com – Beberapa hari belakangan santer kabar yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan menjamu kedatangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong. Kunjungan Nguyen Phu Trong  ini diagendakan akan berlangsung mulai dari tanggal 22-24 Agustus 2017.

Menurut staf khusus presiden bidang komunikasi, Johan budi, kunjungan Partai Komunis Vietnam (PKV) ke Indonesia murni untuk menjalin hubungan kerjasama bilateral. Akan tetapi, banyak para netizen yang meragukan tujuan kunjungan tersebut hingga menimbulkan banyak spekulasi dan perdebatan. Netizen beranggapan bahwa kunjungan PKV ke Indonesia dapat membahayakan keutuhan NKRI. Apalagi paham komunisme merupakan salah satu paham yang dilarang keberadaannya di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

(Baca juga : Aneh! Saat Jepang Teladani Pahlawan Indonesia, Kota Jokowi Malah Bangga Pahlawan Cina)

Pendapat ini dilandasi dengan mengutip bunyi UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Pada Pasal 107 e poin b disebutkan bahwa “Barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan Komunisme/Marxisme-Lenimisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.” Bahkan tidak tanggung-tanggung, siapa saja yang diketahui melakukan tindak pidana sesuai pasal tersebut akan di pidana penjara paling lama 15 tahun.

Ketakutan netizen terhadap kerjasama yang akan dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan PKV ini bercermin dari hubungan yang selama ini dilakukan antar Indonesia dengan Komunis Cina. Sebagaimana yang diketahui, selain akan menjalin hubungan dengan PKV, sebelum ini pemerintahan Indonesia di bawah Kepemimpinan Jokowi juga dikenal sudah menjalin hubungan dengan Komunis Cina. Kerjasama pemerintah Indonesia dengan Komunis Cina selama ini dinilai lebih banyak merugikan bangsa Indonesia.

(Baca juga : HEBOH!! Patung Naga Melilit & Mencengkeram Garuda, Diarak Pada Karnaval HUT RI Ke-72)

Salah satu hasil hubungan bilateral ini adalah dibebaskannya visa kepada warga negara Cina untuk masuk ke Indonesia. Salah seorang pengamat Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan kebijakan tersebut sangat merugikan Indonesia dan berpotensi mengancam kedaulatan bangsa. Selain itu, setiap warga negara perlu mengingat akan bahaya komunis yang diduga bisa mengancam bangsa Indonesia. Kecenderungan pemerintah bekerjasama dengan komunis , membuat para penganut paham komunisme  semakin leluasa untuk menyebarkan paham komunisnya di Indonesia hingga berakibat pada terancamnya kedaulatan dan keamanan bangsa.

(Visited 53 times, 3 visits today)
Loading...