Nah Lho!! Menkeu Sri Mulyani Ingin Zakat Dikelola Seperti Pajak

Posted on

Maidany.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin agar zakat dapat dikelola dengan baik seperti pengelolaan pajak. Dia mengungkapkan, pengelolaan dana zakat di Indonesia masih belum dilakukan secara optimal, padahal sistemnya bisa dilakukan sama seperti pemerintah mengelola dana pajak.

Pernyataan tersebut diungkapkannya dalam acara 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) 2017 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Rabu (23/8/2017). Sri Mulayani juga mengatakan potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Angka ini hampir sama dengan jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per tahun.

“Ada Rp 217 triliun potensi zakat atau sama dengan penerimaan negara bukan pajak. Ini lebih dari 10 persen anggaran pemerintah.‎ Ini sangat menjanjikan. Tapi hanya 2 persen yang mampu dikumpulkan melalui Baznas,” ujar dia di Yogyakarta, Rabu (23/8/2017).

Sri Mulyani menyebutkan, ekonomi berbasis islami dan keuangan syariah, dengan konsep yang khas, telah berkontribusi dan akan terus mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

Apalagi, ekonomi berbasis islam berdiri di atas seperangkat tujuan komprehensif yang telah dirumuskan oleh para ulama islam sebagai tujuan syariah, yaitu perlindungan agama, perlindungan hidup, perlindungan intelek, perlindungan keturunan, dan perlindungan kekayaan atau harta benda.

(Baca Juga : HEBOH Pesawat dengan Pramugari Berbikini Resmi Beroperasi di Indonesia)

“Ekonomi berbasis islam, dalam banyak hal telah selaras dengan tujuan pembangunan PBB. Zakat dan wakaf, misalnya juga telah banyak digunakan sebagai instrumen untuk mengangkat kualitas hidup dan sekaligus meningkatkan status ekonomi masyarakat miskin,” kata Sri Mulyani.

Dia menceritakan, bahwa masih ada sekelompok orang yang mengerti zakat hanya sebagai kewajiban tahunan yang dibayar pada akhir Ramadan, yakni zakat fitrah. Padahal, ada jenis zakat yang jarang dipenuhi atau dibayar seperti zakat maal atau zakat kaya.

Belum taatnya pembayaran zakat maal, kata Sri Mulyani, dimungkinkan karena pemahaman tradisional bahwa objek zakat maal hanya emas, perak, pertanian, peternakan, dan pertambangan.

(Baca Juga : PANAS! Insiden Bendera Terbalik di SEA Games, Ini Kata Panglima TNI Gatot)

“Pemahaman ini tidak sepenuhnya salah karena kebanyakan harta benda pada saat itu berada dalam bentuk itu. Tapi saat ini harta atau kekayaan bisa dalam bentuk yang jauh berbeda seperti saham, sukuk, dan upah atau gaji, bahwa jika kita mengikuti definisi kekayaan klasik mungkin bukan objek zakat,” papar dia.

Sama seperti pajak, kata Sri Mulyani, zakat maal ini harus dibebankan kepada aset produktif atau tumbuh, sebagai kelebihan kebutuhan dasar yang sudah dimiliki sempurna memenuhi kuantitas, dan bertahan dalam jangka waktu tertentu. Menurut dia, dengan adanya pembayaran zakat maal, maka potensi koleksi zakat juga meningkat.

Pengelolaan zakat seperti pajak juga bisa menyelesaikan masalah pengelolaan zakat di banyak negara islam termasuk Indonesia. Sebab, selama ini kewajiban membayar zakat disalurkan secara informal melalui keluarga, teman atau badan amal keluarga, sehingga menyebabkan pengelolaan zakat belum optimal.

(Baca Juga : Inilah Jawaban Akun GNPF-MUI Tentang “Negara Ini Bukan Milik Agama Tertentu Saja”)

“Jadi bagaimana mengolah, me-manage dana ini, karena ini sama seperti pajak, anda membayar dan tidak mengharapkan ini kembali, seperti pajak wajib berdasarkan UU, ini tujuannya melakukan pembangunan, ini harus dikelola transparan, dan ini juga menciptakan keyakinan umat dan memenuhi pembayaran zakat, agar menggunakan sumber daya dengan baik,” jelas dia.

Sumber

(Visited 52 times, 1 visits today)
Loading...