Pertemuan Menlu RI dengan Aung San Suu Kyi Ternyata Tak Menyelesaikan Masalah, Ini Alasannya..

Posted on

Maidany.com – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi telah bertemu dengan pimpinan Myanmar, Aung San Suu Kyi di kota Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9/2017). Usai pertemuan, Retno menjelaskan isi pertemuan dengan penasihat pemerintah Myanmar tersebut.

“Saya membawa pesan masyarakat Indonesia dan membawa harapan dari komunitas internasional,” ujar Retno, Senin (4/9), seperti dilansir Kumparan.com.

Ada empat hal yang dibahas dalam pertemuan itu terkait krisis kemanusiaan yang dialami warga Rohingya di Rakhine.

Pertama, yaitu harapan Indonesia dan komunitas internasional agar situasi di Rakhine State bisa kembali aman.

“Kedua, saya menyampaikan agar maximum self restraint harus dilakukan dan kita minta agar penggunaan kekerasan dihentikan,” lanjut Retno.

Poin ketiga, lanjut dia, adalah jaminan dari pemerintah Myanmar untuk memberikan perlindungan bagi semua orang yang tinggal di Rakhine State tanpa terkecuali. Jaminan perlindungan ini harus diberikan tanpa mempertimbangkan etnis dan agama.

“Poin terakir yaitu bantuan kemanusiaan. Itu empat elemen utama yang saya sampaikan,” tuturnya.

Baca Juga : Tito Sebut Isu Rohingya “Digoreng” untuk Serang Pemerintahan Jokowi, Ini Sebabnya!

Selain empat poin itu, Retno juga menekankan agar Pemerintah Myanmar segera menerapkan rekomendasi dari laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan. Suu Kyi berjanji akan ada komisi khusus yang memantau implementasi dari laporan Kofi Anan tersebut.

Selain dengan Suu Kyi, Retno bertemu dengan 3 menteri Myanmar, yakni menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor, dan menteri muda urusan luar negeri.

“Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal. Pertama, menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut,” kata Retno, seperti dilansir detikcom.

“Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC,” tambah Retno.

Pembahasan soal bantuan terhadap warga Rohingya juga disampaikan oleh Retno. Ia mengatakan Indonesia telah meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi itu terdiri dari 11 organisasi yang fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bantuan.

“Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program,” kata Retno.

Baca Juga : Malala Yousafzai Kritik Aung San Suu Kyi soal Krisis Rohingya

Kritik dari Ahli Hukum Internasional

Aksi pemerintah Indonesia ke Myanmar mendapat kritik dari Ahli Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana yang menyatakan bantuan kemanusiaan tidak akan menyelesaikan masalah. Karena persoalannya genosida, pembunuhan, pengusiran terhadap etnis Rohingya sudah berulang-ulang terjadi.

“Pertanyaan mendasar adalah apa yang dingin dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apakah sekedar membantu etnis Rohingya yang saat ini menghadapi masalah atau benar-benar ingin mengakhiri permasalahan ini agar tidak muncul lagi?”

“Untuk masalah kemanusiaan sudah banyak dilakukan, tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah.”

“Karena permasalahan mendasar yang ada adalah pemerintah Myanmar sampai dengan hari ini tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negaranya.”

“Apakah pemerintah RI dan negara-negara ASEAN akan berdiam diri akan mengatakan ini masalah internal dalam negeri Myanmar ketika masalah kejahatan internasional (etnic cleansing/genosida) dilakukan oleh pemerintahan Myanmar?”

“Pemerintah Indonesia tidak bisa berdalih mengatakan biarkan PBB yang menyelesaikan,” dilansir Kompas TV.

Baca Juga : Ini Alasan Nobel Perdamaian Suu Kyi tak akan Dicabut

(Visited 61 times, 1 visits today)
Loading...