Telak. Guru Besar ini Balas Sindiran Jokowi ‘Jadi Petani Siapa?’

Posted on

Maidany.com – Pada acara Dies Natalis IPB ke-54 di Kampus IPB, Bogor, Rabu (6/9/2017). Jokowi menyindir banyaknya sarjana pertanian yang bekerja di sektor perbankan.

“…, tapi mahasiswa IPB banyak yang bekerja di bank, saya cek direksi-direksi perbankan BUMN itu yang banyak dari IPB. Manager-manager banyak dari IPB. Terus yang ingin jadi petani siapa? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa-mahasiswa,” ujar Jokowi di IPB, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/9).

Baca juga : Lulusan IPB Bekerja di Bank, Jokowi: Yang Jadi Petani Siapa? Ini Jawaban Rektor IPB

Menanggapi sindiran Presiden Jokowi Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor ( IPB) Dwi Andreas Santosa pun menyebutkan kondisi ini tak terlepas dari kebijakan pemerintah itu sendiri. sehingga petani memilih meninggalkan ladang. oleh karena diakui sektor lain lebih menjanjikan.

“Ya, memang kenyataannya seperti itu. Dulu saja waktu di (angkatan) kami, 50 persen lebih kerja di perbankan,” ujar Dwi saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

“Itu sekitar tahun 1985-1986. Jadi berlangsungnya sudah lama,” ucap Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) itu.

Ketika itu, lanjut Dwi, banyak bank membuka lowongan pekerjaan besar-besaran. Maka dari itu, banyak sarjana pertanian yang memilih meninggalkan ladang.

Akan tetapi kondisi ini, kata dia, tidak hanya terjadi untuk lulusan IPB saja. Banyak jebolan kampus lain yang juga akhirnya bekerja tidak di sektor pertanian. Kondisi sekarang, menurut dia, tak jauh berbeda.
Kebijakan pertanian

Meskipun bekerja di perbankan diakui relatif lebih menjanjikan, menurut Dwi, tidak menariknya sektor pertanian bagi sarjana muda utamanya disebabkan karena kebijakan pemerintah itu sendiri.

“Sektor pertanian terutama tanaman pangan seolah-olah untuk mendukung sektor yang lainnya, sehingga harga pangan ini ditekan, diupayakan serendah mungkin,” ucap Dwi.

Kebijakan harga di tingkat produsen yang rendah tersebut hanya menguntungkan sektor lain seperti jasa industri atau sektor jasa.

“Karena ditekan sedemikian rupa, makin lama pendapatan petani semakin tergerus. Ketika pendapatan petani semakin tergerus, usaha di sektor tanaman pangan semakin tidak menguntungkan, siapa yang tertarik?” ucap Dwi.

Contoh teranyar, menurut dia, kebijakan Menteri Perdagangan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras berdasarkan zonasi. Dwi mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi besar menekan kesejahteraan petani.

“Karena middle man tidak akan mau rugi. Kerugian akan ditransfer ke petani langsung, dengan cara apa? Menekan pembelian gabah di petani,” kata Dwi.

Selain pricing policy, keterbatasan lahan juga menjadi salah satu disinsentif daya tarik sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan.

Namun, kata dia, lahan yang luas pun apabila dengan sistem sewa belum tentu memberikan keuntungan optimal bagi petani.

Menurut Dwi, usaha di subsektor tanaman pangan baru benar-benar menarik apabila petani memiliki lahan yang luas. Petani muda, tentu kata dia, butuh dukungan fasilitas pembiayaan yang mudah untuk usaha ini.

Lagi-lagi, kata Dwi, kemudahan akses kredit usaha rakyat di sektor pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menarik minat anak muda terjun di sektor pertanian.

Baca juga : FPI Telah Berangkatkan 1.000 Orang dan Rp10 Miliar Bantu Rohingya

(Visited 114 times, 1 visits today)
Loading...