Indonesia's President Joko Widodo (L) shakes hands with Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong (R) after witnessing a signing ceremony for a memorandum of understanding agreement between both countries at the Istana presidential palace in Singapore on July 28, 2015. Widodo is on a three-day state visit to Singapore. AFP PHOTO / ROSLAN RAHMAN

TERUNGKAP!! Kunjungan Jokowi Ke Singapura Berbuah Kontrak Impor LNG

Posted on

Maidany.com – Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura bersama rombongan terdiri dari Menko Perekonomian Darwin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Mensekneg Pratikno dan Mendikbud Muhadjir Effendy serta Menlu Retno Marsudi pada Rabu (6/09/2017). Kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri perayaan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Singapura. Kunjungan ke negeri singa tersebut ternyata tak disangka berbuah kesepakatan kontrak HOA suplai gas cair (Liquefied Natural Gas/LNG ) antara PLN dengan traders Singapore yaitu Keppel Offshore and Marine dan Pavilion Gas. Begitulah berita yang dirilis oleh berbagai media Singapore.

Kontrak kesepakatan Heads Of Agreement (HOA) itu menyatakan bahwa perusahaan Singapura Keppel Offshore dan Pavilion Gas akan mensuplai kebutuhan LNG dengan kapal LNG ukuran kecil untuk PLTGU kapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW untuk wilayah bagian barat Indonesia, seperti dikatakan CEO Pavilion Energy Ltd Seoh Moon Ming.

Keppel, Pavilion work with Indonesia on smallĀ­scale LNG distribution https://fairplay.ihs.com/commerce/article/4291376/keppel-pavilion-work-with-indonesia-on-small-scale-lng-distribution

Keppel signs Heads of Agreement with Pavilion Energy and PLN to explore LNG solutions for Indonesia
http://www.kepcorp.com/en/news_item.aspx?sid=7304

ANEHNYA Berita penandatangan kesepakatan HOA itu ternyata sepi dari pemberitaan media dalam negeri, bungkam atau dibungkam? Akan tetapi sebaliknya “rame” diberitakan oleh media Singapura, karena dianggap prestasi luar biasa, dimana Singapura hanya broker tak punya sumber gas bisa menundukkan sebuah negara besar yang menghasilkan gas.

Baca Juga : Nah Lho.. Motif Sebenarnya Pansus Terkuak dengan Usulan Pembekuan KPK

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman dalam tulisannya di RMOL (10/9/2017) turut membongkar soal kesepakatan HOA ini.

Berikut tulisannya:

KUNJUNGAN kenegaraan Presiden Joko Widodo bersama rombongan terdiri dari Menko Perekonomian Darwin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Mensekneg Pratikno dan Mendikbud Muhadjir Effendy serta Menlu Retno Marsudi pada 6 September 2017 dalam rangka menghadiri perayaan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Singapura, ternyata tak disangka berbuah kesepakatan kontrak HOA suplai gas cair (Liquefied Natural Gas/LNG ) antara PLN dengan traders Singapore yaitu Keppel Offshore and Marine dan Pavilion Gas. Begitulah berita yang dirilis oleh berbagai media Singapore.

Kontrak kesepakatan Heads Of Agreement (HOA) itu menyatakan bahwa Keppel Offshore dan Pavilion Gas akan mensuplai kebutuhan LNG dengan kapal LNG ukuran kecil untuk PLTGU kapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW untuk wilayah bagian barat Indonesia, seperti dikatakan CEO Pavilion Energy Ltd Seoh Moon Ming.

Berita penandatangan kesepakatan HOA itu ternyata sepi dari pemberitaan media dalam negeri, mungkin bisa jadi kegiatan itu dianggap sebagai “aib tata kelola migas nasional”, akan tetapi sebaliknya “rame” diberitakan oleh media Singapura, karena dianggap prestasi luar biasa, cukup sekelas trader tak punya sumber gas bisa menundukkan sebuah negara besar yang menghasilkan gas.

Baca Juga : Miris! Model Panas Jadi Panitia Asian Games 2018

Padahal publik di Indonesia sudah mendengar awal kegiatan itu dimulai dengan kedatangan delegasi perusahaan Keppel Offshore and Marine Ltd di Kantor Kemenko Kemaritiman pada 15 Agustus 2017 antara Menko Kemaritiman dengan CEO Keppel Offshore Marine dengan Direktur Perencanaan PLN dan dihadiri Dirjen Migas Ego Syahrial, yaitu penjajakan suplai LNG untuk kebutuhan PLN di wilayah Kepri dan Natuna, informasi itu merebak ke publik saat itu sempat membingungkan dan dan menimbulkan tanda tanya besar bahwa bagaimana mungkin perusahaan trader yang mempunyai storage LNG dinegara yang tak ada sumber gasnya bisa menjual murah LNG daripada LNG milik bagian negara, KKKS dan Pertamina serta PGN.

Akan tetapi anehnya lagi ketika mendadak di tikungan terakhir muncul sebuah perusahaan Pavilion Energy Ltd yang baru didirikan tahun 2012 bisa ikut terlibat dalam HOA tersebut, karena selama ini perusahaan ini tidak pernah terungkap ke publik di Tanah Air dari berbagai keterangan ke media baik oleh Menko Kemaritiman maupun dari pihak PLN, ibarat kata kalau dalam pertempuran perusahaan ini seperti “kapal selam”, pada saat pertempuran final dia baru muncul kepermukaan.

Kontrak impor LNG ini pun bisa menjadi mulus karena dengan mendadak juga Kementerian ESDM merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang baru sejagung umurnya menjadi Permen ESDM nomor 45/2017 pada 25 juli 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Listrik, karena di aturan ini pada Pasal 8 ayat 2 tertulis dalam hal PT PLN atau BUPTL tidak dapat gas bumi melalui pipa di pembangkit tenaga listrik (plant gate) dengan harga paling tinggi 14,5 persen dari harga ICP (Indonesian Crude Price) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka PT PLN dan BUPTL (Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik) dapat melakukan poin dua “dalam hal terhadap harga LNG domestik di plant gate sama dengan harga LNG impor, PT PLN wajib membeli LNG dari dalam negeri”. Artinya cukup PLN bisa membuktikan bisa mendapat harga impor lebih murah 1 cen dolar AS dari harga LNG dalam negeri.

Baca Juga : SBY Ingatkan TNI, Polri, BIN Milik Rakyat Bukan Pihak Tertentu, Setuju?

Lucunya lagi diberbagai kesempatan Menko Kemaritiman mengeluarkan pernyataan kadang terkesan masih ragu atau ada hal yang ditutupi , seperti dia katakan pada 15 Agustus 2017 bahwa bahwa akan diproses tender dan dia tidak tau apa nama perusahaannya, namun berapa hari kemudian 21 Agsutus dia menyatakan bahwa “ini belum final, tapi tanda tangan nanti pada pertemuaan Indonesia Singapura, terus terang ini ada politik-politiknya, tapi biar kita efisien,” ujar Luhut ( 21/8/2017).

Sumber

(Visited 11 times, 1 visits today)
Loading...